PEREKONOMIAN DI INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

INFASI DI INDONESIA

            Inflasi di Indonesia diumpamakan seperti penyakit endemis dan berakar di sejarah. Tingkat inflasi di Malaysia dan Thailand senantiasa lebih rendah. Inflasi di Indonesia tinggi sekali di zaman Presiden Soekarno, karena kebijakan fiskal dan moneter sama sekali tidak prudent (“kalau perlu uang, cetak saja”). Di zaman Soeharto, pemerintah berusaha menekan inflasi - akan tetapi tidak bisa di bawah 10 persen setahun rata-rata, antara lain oleh karena Bank Indonesia masih punya misi ganda, antara lain sebagai agent of development, yang bisa mengucurkan kredit likuiditas tanpa batas. Baru di zaman reformasi, mulai di zaman Presiden Habibie maka fungsi Bank Indonesia mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karena sejarah dan karena inflationary expectations masyarakat (yang bertolak ke belakang, artinya bercermin kepada sejarah) maka “inflasi inti” masih lebih besar daripada 5 persen setahun.

TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA

          Angka pengangguran tahun 2010 diperkirakan masih akan tinggi, berkisar antara 8-10%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 yang diproyeksikan sebesar 5 persen, dinilai tidak akan cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang memasuki usia kerja.
“Tingkat pengangguran dan kemiskinan masih sangat tinggi, yaitu sebesar 8 persen hingga 10 persen untuk pengangguran dan 12 persen sampai 14 persen untuk tingkat kemiskinan,” ujar Ekonom Kepada The Indonesia Economic Intellegience (IEI), Sunarsip, dalam acara Monthly Evonomic Review di kantor IEI Jakarta, Minggu (2/8).
Sunarsip mengatakan, untuk menjaga tingkat kemiskinan dan pengagguran pemerintah harus memperhatikan beberapa hal, yakni salah satunya inflasi harus berkisar antara 4 persen sampai 6 persen.
“Selain itu, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang harus relatif rendah, yakni 5-7 persen, kemudian Defisit APBN yang mencapai 1 persen sampai 2 persen,” jelasnya.
Disamping itu juga, Sunarsip mengatakan bahwa pemerintah harus menjaga agar nilai tukar rupiah Rp 9.700 – Rp 10.200 per USD.
Dengan kestabilan kondisi ekonomi seperti yang diutarakan diatas, Sunarsip menjelaskan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan.
“Kemudain strategi pembangunan pemerintah perlu diarahkan untuk penyediaan lapangan kerja yang masih, sehingga masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih diatas 8 persen saat ini dapat diatasi secara mendasar dan martabat bangsa bisa benar-benar ditegakkan,” paparnya.